SAYA PANCASILA (SERI 2)

Penulis : Bigman Sirait | Mon, 8 May 2017 - 19:05 | Dilihat : 1888

 #SAYAPANCASILA: MENEROPONG  PEMBUBARAN HTI

SIANG ini pemerintah menunjukkan ketegasan sikap terhadap Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), yang dianggap sebagai ormas yang tidak sejalan dengan pikiran dan tujuan Pancasila, dan final dibubarkan. Hanya saja tindakan ini masih menyisakan setumpuk tanya. Paling tidak ada dua aspek yang perlu mendapat perhatian serius pemerintah. Yang pertama adalah aspek legal. Sudah semestinya setiap ormas atau yayasan memiliki badan hukum yang jelas dan tercatat di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) atau Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sesuai bentuknya. Ada kepengurusan dan kantor yang berlokasi jelas dan dikukuhkan dengan surat keterangan domisili dari kelurahan. Yang tidak memiliki legalitas hukum sesuai UU ke-Ormasan, Yayasan, sudah semestinya dilarang membuat kegiatan. Yang kedua adalah lalu lintas keuangan. Setiap Ormas, Yayasan, yang menghimpun dana dalam bentuk apapun wajib memiliki NPWP dan melaporkannya sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga Ormas, Yayasan, bersih dari usaha mencuci uang, memperkaya diri, atau tujuan yang salah. Pertanyaannya, apakah pemerintah memiliki data ini selengkapnya dan mengawasi kewajiban yang berlaku seutuhnya? Bukan menunggu membesar dan membahayakan, rakyat menggugat, baru kemudian bertindak. Agak gelap di sini, sulit memastikannya! 

TRINITAS DAN PANCASILA

        Semua Ormas, Yayasan, harus berlandaskan Pancasila itu sudah menjadi ketentuan UU. Jika tak mencantumkan tidak mungkin notaris membuatkan aktanya dan kementerian terkait menerimanya, dan jika tidak ada aktanya tidak mungkin mereka bisa eksis, dan jika tidak eksis tentu saja tidak ada yang perlu dibubarkan. Jika perlu dibubarkan, bukankah menjadi pertanyaan, selama ini pengawasannya bagaimana? Di sisi lain, apa ukuran yang dimaksud pemerintah tidak sesuai dengan Pancasila? Jika Ormas punya akta dan mencantumkan Pancasila sebagai dasarnya, menyebut mengakui, namun dalam berperilaku bertentangan dengan semangat Pancasila, bagaimana? Pertanyaan ini krusial karena nyatanya masih banyak Ormas, Yayasan, yang rutin mengucapkan ujaran kebenciaan, memecah belah dan menodai Pancasila. Bahkan ada yang berujung ke pengadilan. Nah, bagaimana sikap pemerintah terhadap hal ini? Ah, jadi curiga, apakah dalam kasus seperti ini ada tebang pilih juga. Menebang yang tidak menguntungkan posisi diri, tapi memelihara yang bisa mendatangkan manfaat. Namun rakyat tak bodoh, tahu bahwa ada perorangan, politisi, pengusaha, pejabat, bahkan bisa melibatkan partai, dalam memanfaatkan kelompok yang sejatinya tak sejalan dengan tujuan hidup dan perilaku Pancasila. Itu sebab tak heran rakyat terus berteriak. Hanya saja tak jelas apakah suara rakyat kurang kencang atau pemerintah yang kurang bisa mendengar. Semoga tidak ada kepura-puraan disini, sekalipun aromanya sih kencang.

SAYA PANCASILA (SERI 1)

        Pancasila, harapan utama untuk kita bisa hidup tenang dalam konteks kebangsaan yang beraneka suku, ras, agama. Semua kita tahu hal ini, tapi semua kita juga perlu jujur, khususnya para pejabat tak hanya mengucap dalam pidato tapi jauh dalam perilaku. Demi cinta Pancasila seharusnya tidak memanfaatkan kekuatan Ormas yang tak sejalan dengan Pancasila. Dan bagi rakyat juga dituntut bijak dan menghukum mereka yang senang memanfaatkannya. Kenali, ceritakan kepada yang lainnya, dan jangan pernah pilih mereka. Pilkada Jakarta sudah usai dan berjalan lancar secara teknis administrasi tapi tak pas dengan semangat berdemokrasi yang sejatinya memberi ruang bebas memilih tanpa ada ancaman, apalagi berbau keagamaan. Persoalannya bukan soal move on atau belum, tapi pengawasan melekat kedepan. Apakah ormas radikal akan mendapat angin segar karena merasa berjasa, perampok berdasi akan menari, proyek mark-up semarak lagi, dan korupsi jadi oli? Agak takut membayangkannya, tapi semakin dihalau semakin kuat rasanya menerpa akal sehat. Bagi sekelompok orang mungkin ini tak penting karena hidup ini kan hanya soal diri. Tapi bagi yang peduli masa depan Ibu Pertiwi dan penduduk negeri yang masih banyak susah dan sering ditipu, ini menjadi tantangan. Kita masih menunggu hingga Oktober nanti, tapi gejala tak tertib sudah mulai tercium lagi. Semoga semua dugaan ini salah, dan Jakarta bisa sama baiknya dengan yang sekarang yang mulai terbentuk. Semoga penyesalan tidak tiba, dan kita tak bisa memperbaikinya.

#SAYAPANCASILA (SERI 2)

        Dibagian akhir, sidang vonis Gubernur Basuki.TP atas tuduhan penistaan agama, besok 9 Mei juga terasa aroma tak sedapnya. Ada saja pihak yang mengatakan agar sidang, hakim, tidak diintervensi tapi mengintervensi dengan cara menekan. Tidak puas dengan tuntutan jaksa, sehingga tuntutan hanya benar jika sesuai selera. Apakah ini sesuai cara hidup Pancasila? Semoga penegak hukum punya jawabannya dan punya nyali mengatakan Benar untuk Benar dan Salah untuk Salah.

Untuk pak Gubernur, negara kita indah tapi belum semua tertata, kaya tapi belum tiba kepangguan rakyat karena baru bisa dinikmati oleh sekelompok rakus harta. Hukum kita sudah benar tapi berjalan limbung, dan Pancasila kita luar biasa, namun banyak pengganggunya, atau bersikap masa bodoh terhadapnya. Dipengadilan anda akan divonis itulah “rasa terimakasih” dari sekelompok orang atas karya besar anda yang fenomenal. Satu yang perlu dipegang, Tuhan tidak pernah tuli, dan DIA tahu siapa yang suka menjual Nama-NYA, dan waktu keadilan akan tiba.

SAYAPANCASILA (SERI 3)

 Hidup dan kehormatan kita adalah percaya dan berjalan didalam DIA, dan masa depan kita ditangan DIA bukan masa yang gelap mata. Kami berdoa; Tuhan tolong Indonesia dan Pancasila agar tetap jaya, dan terutama kami agar tetap hidup benar berkarya nyata. 

Lihat juga

jQuery Slider

Komentar

Top