Praktik Persekusi Meningkat, Gusdurian: Negara Tidak Boleh Lambat Merespon

Penulis : Redaksi | Wed, 7 June 2017 - 19:35 | Dilihat : 281

Reformata.com, Jakarta- Meningkatnya praktik persekusi dengan mengatasnamakan agama tertentu  yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia belakangan ini menuai perhatian khusus dari aktivis Gusdurian sekaligus anggota dari Koalisi Anti Persekusi, Alissa Wahid. Putri Presiden Republik Indonesia ke-4 itu mengingatkan bahwa Negara tidak boleh terlambat dalam merespon setiap kasus persekusi yang masih saja terjadi di Tanah Air hingga saat ini, terlebih dalam rangka melakukan pencegahan agar praktik tersebut tidak makin meluas.

“Yang paling mengerikan adalah, kalau Negara tidak mampu merespons ini dengan cepat, karena ini situasinya sudah bukan lagi konflik tetapi genting. Maka kecenderungan untuk bisa mengarah ke failed state itu bisa sangat besar,” ujar Alissa ketika berbicara mewakili Gusdurian dalam konferensi pers Koalisi Anti Persekusi, bertempat di kantor YLBHI, Jakarta Pusat, Rabu siang (07/06/2017).

Alissa juga menyayangkan sentimen agama masih sering dipakai oleh sekelompok orang sebagai dalil dalam melakukan persekusi. Ia melihat bahwa hal itu bisa berimbas kepada meningkatnya intensitas praktik persekusi.

“Tetapi kita lihat kalau di Indonesia yang akhir-akhir ini terjadi, persekusi yang terjadi itu religious base, atau berbasis agama. Persoalan besar kalau sudah berbasis agama. Kenapa? Karena sentimen agama itu adalah sentimen yang paling kuat di Indonesia. Seperti kita tahu riset-riset mengatakan bahwa 95 persen warga Indonesia mengatakan bahwa agama adalah faktor yang paling berpengaruh di dalam kehidupan mereka. Sehingga kalau sudah bawa nama Tuhan, nama agama, itu intensitas serangan kemudian menjadi semakin kuat,” imbuhnya.

Ketika mencermati semakin tingginya angka persekusi Alissa menuturkan bahwa  pemicu terjadinya persekusi saat ini memang bisa dimulai dari hal-hal kecil, seperti pernyataan di media sosial yang dianggap melukai orang lain. Namun,ia turut menggarisbawahi, yang harus ditolak saat ini adalah masih terjadinya praktik penindakan di luar hukum, seperti perburuan yang dilakukan oleh para pelaku persekusi terhadap target mereka selanjutnya.

“Nah yang kita (Koalisi Anti Persekusi) tolak adalah ketika kelanjutan dari pernyataan itu (di media sosial) adalah perburuan. Balasannya kemudian adalah perburuan. Itu yang kita sebut sebagai persekusi. Jadi pernyataan itu sendiri (di sosial media) adalah satu hal, itu kita anggap sebagai trigger-nya, tetapi tindakan persekusi itu sebetulnya yang sudah di luar koridor hukum,” ungkap Alissa lebih lanjut.

Koalisi Anti Persekusi sendiri merupakan gabungan dari sejumlah lembaga seperti Gusdurian, Human Rights Working Group (HRWG), YLBHI dan SAFEnet, yang concern dalam mengawal isu serta melakukan pendampingan hukum terhadap korban persekusi di Indonesia.

*Ronald

Editor: Nick

Lihat juga

jQuery Slider

Komentar

Top