Keluh Kesah Guru PAK DKI

Penulis : Redaksi | Thu, 15 June 2017 - 23:55 | Dilihat : 602

Badan Pengurus Himpunan Mahasiswa Pendidikan Agama Kristen (PAK) Universitas Kristen Indonesia (UKI) Cawang, pada 31 Mei 2017 lalu menggagas acara dengan tema “Guru Pendiddikan Agama Kristen (PAK) Sebagai Benteng Perubahan Global”. Acara tersebut dilaksanakan untuk mengkonsolidasi mahasiswa maupun guru-guru PAK dan sejumlah Sekolah Tinggi Teologi (STT) yang memiliki Prodi PAK yang ada di DKI Jakarta. Tujuan acara tersebut adalah untuk memperkuat relasi antara mahasiswa PAK dan menyebarkan ilmu dan motivasi kepada pemuda dan mahasiswa PAK.

Kegiatan ini sebagai awal untuk menghimpun seluruh prodi PAK dan guru PAK yang ada di wilayah Jakarta dengan harapan akan ada kegiatan lanjutan secara akbar. Konsolidasi ini diharapkan kedepannya mampu menjadi komunitas untuk bertukar informasi dan membuka forum ilmiah yang terupdate bagi mahasiswa dan guru-guru PAK. Meskipun ada bagian dari acara diskusi belum sesuai seperti yang diharapkan oleh panitia, karena ada miskomunikasi, namun tetap berjalan dengan baik dan memiliki ide dan semangat yang luar biasa.

Salah satu rankaian acara yang paling menarik adalah diskusi dengan Prodi, dosen dan guru PAK yang berlangsung sangat cair. Dalam diskusi tersebut, ada banyak keluh kesah dan kendala yang dilontarkan oleh guru-guru PAK DKI yang dialami selama ini. Diantara keluhan dan kendala yang dialami adalah “sempitnya” lapangan kerja bagi alumni Prodi PAK dan sulitnya alumni Prodi PAK dan guru PAK bisa mengajar di sekolah negeri yang ada di wilayah DKI Jakarta.

Kendala utama guru PAK tidak bisa mengajar di sekolah negeri yang ada siswa beragama Kristennya didukung oleh berbagai faktor. Diantaranya adalah adanya penolakan secara halus dari pihak sekolah negeri. Argumentasi yang dilontarkan untuk menolak adalah dengan menyampaikan bahwa jumlah siswa Kristen di sekolah tersebut hanya beberapa orang saja, sehingga tidak urgent dan tidak ada dana khusus yang disediakan oleh sekolah untuk merekrut guru PAK.

Sekolah juga mengatakan, bahwa Pendidikan Agama Kristen sudah diserahkan kepada pihak gereja, sehingga nilai siswa yang beragama Kristen dikeluarkan oleh pihak gereja. Atau sekolah menyiasati pengadaan guru PAK dengan memberi jam tambahan kepada guru bidang studi lain yang beragama Kristen untuk mengajar Agama. Dengan demikian sekolah punya alasan yang cukup untuk tidak merekrut secara khusus guru PAK.

Ketika saya masih duduk dibangku SD dan SLTA Negeri (bukan di DKI Jakarta), juga mengalami kondisi yang sama persis seperti yang dikeluhkan oleh guru-guru PAK di atas tersebut. Tidak ada guru Agama Kristen yang mengajar, untuk menyiasati agar ada guru agama, diberilah tugas tambahan mengajar kepada guru bidang studi lain untuk mengajar PAK. Padahal guru tersebut tidak memiliki latar belakang disiplin ilmu PAK yang memadai. Belum lagi setiap pelajaran Agama, kami yang beragama Kristen, harus terluntah-luntah mencari ruangan kosong agar bisa belajar, karena ruang kelas dipakai yang beragama Islam untuk belajar agama dengan dalil mayoritas. Kami bahkan sering memakai gudang penyimpan barang untuk belajar agama. Termyata keluhan yang sama masih saya dengarkan ketika saya sudah menjadi dosen saat ini.

Dari beberapa ungkapan guru-guru PAK tersebut, sebenarnya ada upaya yang dilakukan agar bisa masuk dan mengajar siswa yang beragama Kristen di sekolah negeri, yaitu dengan menyodorkan diri sebagai tenaga volunteer. Namun, pada kenyataannya tetap saja mengalami penolakan dari pihak sekolah.

Meskipun banyak yang mengalami penolakan untuk mengajar di sekolah negeri, namun tetap ada beberapa guru yang bisa mengajar di sekolah negeri, tetapi itupun melalui perpanjangan tangan Pengawas Pendidikan Kemenag Bimas Kristen Provinsi. Tanpa ada perpanjangan tangan tersebut, pasti akan mengalami kesulitan juga. 

Sulit diterima akal memang, mengapa guru PAK mendapat kesulitan yang sangat berarti untuk bisa mengajar di sekolah negeri yang ada murid Kristennya? Meskipun hanya satu siswa, guru PAK tersebut sebenarnya bersedia untuk mengajar tanpa harus mendapat bayaran atau upah. Guru PAK bertanggung jawab juga untuk ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, seperti yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Mungkinkah ini karena sentimen agama? Atau hendak mempersempit dan mengkerdilkan ruang gerak guru PAK? Harapanya tidak demikian! Namun melihat kondisi kenyataan di lapangan, tidak bisa ditepis untuk berpikir demikian.

Saya sangat yakin bahwa guru-guru PAK yang datang ke sekolah negeri bukan untuk membuat keonaran atau mendidik anak-anak menjadi teroris. Hendak mengindoktrinasi agar siswa-siswanya melakukan makar terhadap NKRI, menolak Pancasila, menolak UUD 1945, atau menolak Bhinneka Tunggal Ika. Tidak demikian. Mereka hendak membawa semangat perdamaian dan untuk mencerdaskan siswa-siswanya.

Harapanya dengan adanya keluh kesah yang disampaikan oleh guru PAK DKI ini, pemerintah bisa memberikan akses yang seluas-luasnya bagi siswa yang beragama Kristen untuk menerima pengajaran pendidikan agama dari guru PAK yang sesungguhnya. Bukan yang asal ada. Hak mendapat pengajaran agama sesuai yang dianutnya dilindungi oleh Konstitusi Pasal 29 dan Pasal 28. Harus disadari juga, bahwa pada kenyataannya, masalah sulitnya siswa Kristen mendapat pengajaran Agama di sekolah negeri, tidak hanya terjadi di DKI saja, tetapi di daerah lain juga. Misalnya di Bogor, salah satu keponakan yang bersekolah di Negeri mengalami kendala yang sama. Di Tangerang juga ditemukan keluhan yang sama dari orang tua siswa dan siswa. Jika pemerintah memiliki kemauan dan keseriusan untuk mau menelusurinya pasti bisa ditemukan di daerah-daerah lainnya. Masalahnya adalah apakah pemerintah bersedia dan mau menelusurinya?

Keluhan ini harus direspons dengan baik oleh pihak pemerintah. Gereja dan praktisi Pendidikan perlu mengawal dan menyuarakan keluhan ini agar mendapat perhatian dan respons yang serius baik dari pihak sekolah maupun pemerintah. Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama, melalui pengawas pendidikan, juga harus bisa membuka akses tersebut. Terlalu banyak guru Pendidikan Agama Kristen yang bisa dan mumpuni untuk disalurkan ke sekolah-sekolah negeri. Pihak sekolah negeri juga, harus memberi ruang dan akses yang seluas-luasnya bagi guru PAK agar bisa melayani siswa-siswa yang beragama Kristen tersebut. Semoga pemerintah dapat memberi perhatian yang serius atas permasalahan ini dan memberi solusi yang terbaik.

 

Ashiong P. Munthe

*Penulis adalah Dosen Tetap di FIP UPH Karawaci

Lihat juga

Komentar

Top