YLBHI:Pemerintah Harus Desak Myanmar Akhiri Persekusi Rohingya

Penulis : Candra | Tue, 5 September 2017 - 13:10 | Dilihat : 519
ylhbi-pemerintah-harus-desak-m.jpg

Reformata.com. Jakarta – Peningkatan signifikan kekerasan terhadap warga sipil Rohingya menuai respon banyak kalangan dari pelbagai negara.  Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) salah satunya yang mengecam tindakan kekerasan tersebut.  YLBHI mendesak Pemerintah Indonesia dan Myanmar untuk segera mengambil langkah konkrit. 

Kami mendesak Pemerintah Indonesia dan Myanmar untuk segera mengambil langkah-langkah sesuai dengan hukum hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional dalam menanggapi kekerasan tersebut”. Seperti tertulis dalam rilis pers nya yang diterima Reformata. (2/9).

Jane Aileen T, Staf Advokasi Internasional YLBHI, menyebut, berdasarkan data International Organization for Migration (IOM), lebih dari 18.500 pengungsi Rohingya melarikan diri dari Myanmar ke Bangladesh.  100 orang ditemukan meninggal dalam konflik bersenjata yang terjadi.

YLBHI, memandang Pemerintah Myanmar memiliki tanggung jawab untuk melindungi penduduknya dari genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis dan kejahatan terhadap kemanusiaan, sebagaimana dinyatakan dalam Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa.  Oleh sebab itu, menurut YLBHI kasus ini perlu ditangani dengan menggunakan perspektif dan mekanisme hak asasi manusia internasional. Pelakunya harus dituntut berdasarkan hukum pidana internasional atas kesalahan mereka dan korbannya harus mendapatkan pemulihan. Isu kedaulatan dan urusan dalam negeri tidak berlaku lagi karena kejahatan terhadap kemanusiaan mensyaratkan adanya kewajiban yang mengikat secara internasional (erga omnes).

Kami percaya bahwa perdamaian esensial di Myanmar terutama di Rakhine hanya dapat terwujud apabila Pemerintah Myanmar mengakhiri persekusi terhadap Rohingya”. ujarnya

Selanjutnya, Jane mengatakan, bahwa  di bawah Resolusi yang sama, Pemerintah Indonesia sebagai anggota masyarakat internasional berkewajiban mendorong dan membantu Myanmar untuk melaksanakan tanggung jawab ini dan mendukung PBB dalam membangun peringatan dini. “Kami mencatat bahwa Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmennya melalui cara diplomatik.”

Kami menghargai hal ini dan ingin mengingatkan Pemerintah dan DPR untuk mendesak Pemerintah Myanmar agar selalu mematuhi hukum hak asasi manusia internasional baik untuk perlindungan dan reparasi untuk korban, serta mengadili pelaku kejahatan perang dari kedua belah pihak”. Ujarnya.

*Chandra

Lihat juga

jQuery Slider

Komentar

Top