Brigjend Pol. Martinus Hukom: Mari Meng-Indonesiakan Agama!

Penulis : Candra | Wed, 6 September 2017 - 09:33 | Dilihat : 390
brigjend-pol-martinus-hukom-ma.jpg
Brigjend. Pol. Martinus Hukom S.IK. MH (Direktur Penegakan Hukum BNPT)

Reformata.com Jakarta – Menghindari paham radikal, benturan budaya dan agama yang ada di Indonesia, langkah terbaik yang bisa dilakukan adalah, mengindonesiakan agama. Demikian disampaikan Brigjend. Pol. Martinus Hukom S.IK. MH (Direktur Penegakan Hukum BNPT) dalam diskusi Komisi Gereja, Masyarakat dan politik (Gemaspol) Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) Wilayah DKI Jakarta.

"Mari kita mengindonesiakan agama, bukan mengagamakan Indonesia, untuk menghindari perbenturan budaya dan agama yang ada di Indonesia. Ini juga saya sering katakan kepada saudara-saudara kita yang beragama lain di indonesia," papar Martinus dalam diskusi mengusung tema Radikalisme di Tengah Pekik Merdeka, tersebut.

Selanjutnya mantan Waka Densus 88 Anti terror Polri itu mengatakan, bahwa Gereja mempunyai peran yang sangat penting dalam menangkal gerakan-gerakan radikalisme yang terjadi di Indonesia. Bukan itu saja, dalam diskusi yang diadakan di gedung Pusat Oikumene Jakarta (POJ) Kantor PGI Wilayah DKI Jakarta. Jl. Kayu Jati. Rawamangun, Jakarta Timur, (4/9) itu, Martinus juga menyarankan agar gereja lebih sering mengadakan dialog-dialog kebangsaan dan budaya. Bukan tanpa tujuan, menurut Martinus, hal ini membantu menjaga keharmonisan.  "...gereja harus menghargai adanya perbedaan budaya, perbedaan agama yang ada di Indonesia, kemudian gereja harus tegas memisahkan agama dan politik." Yang paling penting, kata dia, adalah peran aktif gereja dalam mencari solusi konflik-konflik di seluruh dunia, terutama konflik di Palestina.

Terkait masalah kemanusiaan yang terjadi di Rohingya, Myanmar, ia menyarankan kepada masyarakat Indonesia agar jangan terprovokasi dengan berita-berita atau foto-foto korban Rohingya yang beredar yang belum kita ketahui kebenarannya. Ia mengatakan bahwa kita harus menunggu pemerintah Indonesia memberitahu seperti apa keadaan di sana.

"Kita jangan terprovokasi dengan berita-berita atau foto-foto yang beredar di sosial media, itu  bisa aja salah, bisa juga benar. Kita harus menunggu pemerintah secara resmi menyampaikan apa yang terjadi disana," tegasnya.

*Chandra

Lihat juga

jQuery Slider

Komentar

Top