GMKI Ajak Masyarakat Lawan Politik Uang Dan Politisi Agama

Penulis : Candra | Wed, 10 January 2018 - 16:16 | Dilihat : 322
gmki-ajak-masyaratak-lawan-pol.jpg

Reformata.com. Jakarta. Memasuki tahun 2018, rakyat Indonesia akan kembali menggelar pesta demokrasi yaitu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Melihat hal itu Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) menyampaikan pentingnya melawan politik uang dan politisasi agama.

"Memasuki tahun politik, ruang-ruang publik, dipenuhi dengan informasi dan berita tentang jagoan masing-masing, baik partai ataupun figur tertentu. Salah satu yang dikuatirkan dalam ribut-ribut politik ini adalah politisasi agama. Persoalan radikalisme, persekusi, ujaran kebencian, dan informasi hoaks saat ini menjadi makanan masyarakat sehari-hari," ujar Alan Christian Singkali, Sekretaris Umum Pengurus Pusat GMKI dalam rilis pers yang diterima Reformata pada hari Selasa, 9 Januari 2018.

Alan menyampaikan bahwa politisasi agama membuat rakyat Indonesia lupa membicarakan tentang persoalan besar yakni kasus korupsi yang justru menjerat para pemimpin daerah dan nasional yang seharusnya menjadi contoh teladan dalam meniadakan praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

"Kita terperdaya dengan politisasi agama, kemudian suara kita diarahkan untuk memilih calon kepala daerah ataupun anggota legislatif yang tidak memiliki kapasitas. Kita tidak toleran dengan perbedaan agama di dalam politik, namun cenderung membiarkan bahkan menunggu adanya politik uang di dalam proses pemilu. Kita ribut dengan politisasi agama, namun bersorak dengan adanya politik uang," ujar Alan.

Lulusan Universitas Hasanuddin Makassar ini meminta agar masyarakat tidak tertipu dengan politisasi agama dan tidak terperdaya dengan politik uang.

"Masyarakat harus cerdas dalam politik sehingga mendukung tumbuhnya masyarakat yang cerdas dan berintegritas akan memilih pemimpin yang cerdas dan berintegritas. Kepala daerah dan nasional ataupun anggota legislatif yang terpilih dengan cara yang baik dan berintegritas tidak akan punya utang atau janji politik kepada orang-orang yang memberikan dana politik kepadanya. Pada akhirnya mereka yang terpilih dengan cara yang baik dan berintegritas akan dapat memenuhi sumpah pelayanannya, yakni memberikan yang terbaik bagi rakyat serta tidak perlu korupsi untuk mengganti biaya kampanye," jelasnya.

Menurut Alan, pendidikan politik harus dilakukan bagi masyarakat kita. "GMKI berencana untuk mengadakan pendidikan politik dan pemilu menjelang pesta demokrasi. Ini menjadi salah satu cara kita untuk melawan politisasi agama dan politik uang," katanya.

"kami juga meminta agar lembaga-lembaga masyarakat turut berperan aktif melakukan pembinaan dan pelatihan politik kepada masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Partai politik harus mendidik kader-kader partainya agar memiliki nilai-nilai integritas, keadilan, kejujuran, dan rasa nasionalisme yang kuat sehingga tidak membedakan suku, agama, gender, dan golongan. Partai politik harus memegang teguh nilai-nilai Pancasila dan menolak politik uang." tegas Alan.

*Candra

Lihat juga

jQuery Slider

Komentar

Top