Pdt. Yewangoe Menolak Kerukunan Diatur Oleh Undang-Undang

Penulis : Candra | Tue, 20 February 2018 - 14:11 | Dilihat : 1372
pdt-yewangoe-tidak-setuju-sebu.jpg

Reformata.com. Jakarta – "Kita tidak setuju sebuah kerukunan diatur oleh undang-undang, karena kerukunan itu melampaui undang-undang”

Hal itu dikatakan oleh teolog yang juga Anggota Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP), Pdt. Dr. Andreas Anangguru Yewangoe saat diwawancarai Reformata.com, (13/02) lalu, terkait Tujuh Pokok Hasil Musyawarah Besar Pemuka Agama Untuk Kerukunan Bangsa, yang menyinggung tentang Pandangan Dan Sikap Umat Beragama Tentang Penyiaran Agama Dan Pendirian Rumah Ibadat, mengacu kepada Peraturan Bersama Mentri (PBM) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 yang rencananya akan ditingkatkan menjadi Undang-undang.

Menurut Pdt. Yewangoe, kerukunan itu sudah ada jauh sebelum undang-undang ada, dan itu adalah sifat khas orang Indonesia, karena dia berada pada ranah kebudayaan, artinya tidak perlu di legalisir hal-hal seperti itu. “Yang dibutuhkan sebenarnya adalah perilaku sopan santun dan sifat Pancasilais dan tenggang rasa, itu adalah sifat orang indonesia dari dulu" ujar Yewangoe.

Pendeta yang pernah memimpin Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) pada medio 2009-2014 itu mengatakan, bahwa masalah bangsa sekarang ini adalah adanya pengaruh dari budaya luar yang membuat kita menjadi bangsa yang kaku dalam relasi antar sesama. Menurut dia soal pembangunan rumah ibadah itu hanya sebagian kecil dari seluruh kolerasi antar manusia di indonesia ini Itu hanya hal peraturan.

"Sejak saya masih di PGI, kami menolak sebuah aturan yang hanya berdasarkan izin dari kelompok masyarakat tertentu, mestinya izin itu dari negara dan negara mempunyai kriteria, seperti contoh kriterianya adalah hal tata cara pembangunan kota, kalau sesuai dengan tata kota, tidak masalah. Kalau menjadi masalah ya dibatalkan, saya tegaskan membangun rumah ibadah bukan izin dari sebuah komunitas, itu agak aneh" tegas Yewangoe.

Harapan Pdt. Yewangoe adalah, pemerintah harus secara bijak memutuskan peraturan bersama menteri (PBM) itu menjadi Undang-undang. Dia mengatakan, walaupun dalam Musyawarah Besar Pemuka Agama Untuk Kerukunan Bangsa, yang dilaksanakan pada tanggal 8 sampai 10 Februari lalu, usulan sudah di drop sudah merupakan hal yang baik, tetapi mengenai hal kerukunan itu harus menjadi masalah cara hidup kita dan itu harus dimulai dari pendidikan taman kanak-kanan (TK) dan interaksi antar warga.

“Kalau misalnya anak-anak tidak pernah diajar perbedaan dan selalu dicekoki sebuah ajaran kalau tetangganya itu berbeda adalah musuh, itu akan melekat terus pada mereka sampai dewasa. Lalu kita mendapatkan generasi yang intoleran. Jadi ini perjalanan jangka panjang, apalagi kita dengar informasi sekarang, yaitu munculnya doktrin-doktrin yang katakan berbeda dengan pancasila bahkan anti pancasila sudah masuk ke wilayah pendidikan, menurut saya itu tidak bisa sebuah deskripsi saja, harus sungguh-sunggkuh kita mulai dari bawah lagi” ujar Pdt. Yewangoe.

Dalam Mubes itu, Hasil rumusan isu ke 5 yang berbunyi tentang Pandangan Dan Sikap Umat Beragama Tentang Penyiaran Agama Dan Pendirian Rumah Ibadat berbunyi :

"Pemuka Agama di Indonesia memandang bahwa dalam pendirian rumah ibadat penting mengacu pada regulasi yang diatur dalam Peraturan Bersama Menteri (PBM) Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, karena hal ini merupakan kesepakatan tokoh-tokoh agama, bukan dimaksudkan untuk kepentingan salah satu agama atau menghambat agama lain, akan tetapi dimaksudkan untuk mengatur kehidupan beragama agar memberikan kepastian serta tidak menimbulkan multitafsir yang justru akan dapat mengakibatkan ketidakrukunan di antara umat beragama di akar rumput. Kemudia Pemuka Agama di Indonesia memandang bahwa selama belum menjadi UU maka PBM perlu terus menerus disosialisasikan kepada kepala daerah dan penerapannya dimaksimalkan."

Secara umum isi dari Peraturan Bersama Menteri (PBM) tersebut menyebut bahwa syarat yang harus dipenuhi ketika hendak membangun sebuah rumah ibadah, ada empat syarat; Pertama, daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah. Kedua, dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan oleh lurah atau kepala desa. Ketiga, rekomendasi tertulis Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota. dan Keempat, rekomendasi tertulis FKUB (Forum Komunikasi Umat Beragama) Kabupaten/Kota.

Candra

Lihat juga

jQuery Slider

Komentar

Top