Sudut Pandang (SUP)

Ketika Persekongkolan Mengabaikan Nilai

Penulis : Pdt Bigman Sirait | Thu, 17 September 2009 - 10:57 | Dilihat : 2188
Tags : Agama Dan Politik Artikel Politik Artikel Politik Politik

Terkait


Follow Twitter: @bigmansirait

Pinang-meminang antara para calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) berakhir sudah. Entah apa dan berapa  jumlah ‘mas kawin’nya, tak jelas terdengar. Yang kita tahu cuma perhelatan tiap pasangan berlangsung meriah dan diusahakan se-heroik mungkin. Heroik, karena acara dilakukan di tempat yang memiliki nilai sejarah, seperti Tugu Proklamator, atau tempat lainnya. Pernyataan-pernyataan mereka pun meniru-niru tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan, bahkan tidak segan-segan memproklamirkan diri sebagai harapan bangsa. “Hanya akulah satu-satunya yang mampu menolong bangsa ini,”  itu inti kampanye mereka, walaupun disampaikan secara malu-malu.

Media massa, baik cetak maupun elektronik yang meliputnya, kembali menuai iklan gelombang kedua setelah pemilihan umum legislatif yang telah usai. Kelima pasang capres – cawapres   yang sudah terdaftar secara resmi di Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera memasang iklan. Masing-masing menyebut diri sebagai pasangan yang sangat ideal: militer dengan sipil,  religius dengan nasionalis, dan satu lagi – pasangan pembela reformasi. Gong kampanye memang belum dibunyikan, namun dengan jeli mereka memperkenalkan program sekaligus mendaulat diri sebagai pimpinan yang akan membawa negeri ini keluar dari jurang kehancuran.

 

Entah apa yang sudah pernah mereka kerjakan sehingga mereka yakin mampu mewujudkan janjinya. Fakta yang ada, kemampuan berbicara mereka memang cukup baik, tetapi kemampuan kerja masih menyisakan sejuta tanya, apalagi bicara mengenai integritas, terasa semakin gelap. Padahal yang dibutuhkan bangsa ini bukan juru kampanye (jurkam) melainkan pemimpin tulen.

 

Untuk menyukseskan langkah menuju istana, mereka membentuk barisan pendukung, pembela, atau apa pun namanya. Suasananya sangat meriah, maklum baru kali inilah rakyat diberi ‘kehormatan’ memilih junjungannya. Nah, di tengah hiruk- pikuk ‘pesta kawin’ para capres tersebut, hadir pula tamu-tamu yang notabene petinggi parpol peserta pemilu yang tidak bisa mencalonkan diri karena suara yang diperoleh partainya tidak mampu melewati angka keramat 3 %. Tidak lolos menjadi capres-cawapres, tidak membuat mereka ‘alergi’ dengan politik dan kekuasaan. Maklum kekuasaan memiliki daya tarik yang sangat hebat.  Para tamu agung yang tidak pernah kehabisan akal ini berusaha menjalin koalisi dengan partai pemenang pemilu. Untuk apa? Tentu saja untuk mencari ‘kesempatan’ memperoleh kursi atau posisi.

 

Kursi atau posisi yang dimaksud di sini bisa jadi berupa jabatan di kabinet atau menggarap proyek tertentu dari pemerintah. Dan hal semacam ini memang lumrah dalam dunia politik. Hanya saja, ini menjadi tak lumrah bagi partai-partai politik yang meneriakkan idealisme dan janji-janji selangit kepada konstituen (pemilih)-nya.

 

Buruh adalah seorang konstituen sebuah partai. Dengan berang dan suara garang dia berkata, “Berkoalisi, itu sama saja dengan menjual ideologi yang saya yakini! Ideologi yang mereka ajarkan pada saya dengan semangat yang berapi-api. Yang sudah saya yakini setengah mati. Tapi sekarang apa?”

 

Badut, temannya, menjawab dengan lugu, “Kok bisa begitu?”.

 

“Lha, bagaimana tidak!” sergah Buruh, tetap dengan nada garang. “Wong dulu mendirikan partai, alasannya kan jelas, yaitu untuk memperjuangkan kepentingan kita. Partai didirikan dengan biaya tinggi, waktu, tenaga banyak terbuang. Dan karena itu pula saya memilihnya. Tetapi sekarang tidak ada yang mau memperjuangkan nasib kita. Jika ternyata kalah, mengapa harus berkoalisi?” lanjut Buruh masih tetap galak.

 

Badut mencoba menenangkan temannya dan berkata, “Aku membaca koran, para pemimpin partai berkata bahwa partai memiliki persamaan visi. Itulah sebabnya partai kita bergabung dengan partai lainnya.”

 

 Buruh yang kelihatannya belum mau terima, masih bersikukuh dengan sikapnya. “Tidak bisa! Mestinya, kalau memang ada persamaan visi, itu kan sudah diketahui sejak awal. Artinya kalau memang ada persamaan visi ngapain ramai-ramai mendirikan partai. Kan lebih bagus bergabung sehingga menjadi lebih kuat sejak awal, suara menyatu, tidak terpecah seperti sekarang ini. Kalau yang terjadi sekarang ini kan akal-akalan,” teriaknya, bak orator ulung.

 

Badut terdiam sesaat, dia sungguh tak tahu apa-apa soal politik. Dia hanya tahu melucu dengan kata-kata apa adanya. Kemarin, sewaktu hendak nyoblos,  dia lebih dahulu minta pendapat Buruh. Setelah diberi penjelasan oleh Buruh, Badut pun memilih partai pilihan Buruh. Badut tidak biasa menelikung kata, apalagi berpura-pura. Kemarin, waktu kampanye, dia juga  mendengar pemimpin partai berkata dari mimbar, “Kami ada untuk Anda, membela yang tersingkir dan mengembalikan hak Anda sekalian.” Badut percaya itu, karena baginya adalah tabu untuk menipu. Badut tidak menyadari bahwa bagi para orator partai yang berkoar-koar di atas mimbar itu,  tidak menipu justru seringkali menjadi tabu. Sehingga setelah  mendengar dan menyimak argumentasi temannya itu, Badut mendesah dan berkata lirih, dengan mimik wajah yang sama sekali tidak lucu, “Aduh, kalo gitu kita ketipu.”

 

Mengetahui argumennya dapat diterima, Buruh makin bergairah, “Lha iya, bukan hanya kita, tapi  jutaan pemilih lainnya,” katanya. Kemudian, dengan nada suara menurun, Buruh melanjutkan, “Sekarang, aku malah merasa kehilangan kekuatan, sepertinya untuk mengangkat satu keranjang saja aku tak mampu.” (Biasanya dia mampu mengangkat lebih dari lima keranjang sekaligus).

 

Buruh dan Badut hanyalah dua dari jutaan pemilih yang harus kecele. Tapi – sekali lagi – itulah realita politik, kebijakan setelah mendapat posisi sangat jauh dari apa yang dijanjikan, dan selalu begitu. Seharusnya para pemimpin partai politik memiliki etika yang tinggi. Lebih baik memilih sendiri dan tidak berkoalisi dalam memilih presiden, kecuali lewat fraksi, karena tuntutan minimal kursi yang dimiliki. Berkoalisi dengan partai lain, dengan alasan memiliki persamaan visi, hanyalah sebuah pembodohan. Sekalipun kalah, partai politik toh bisa bersikap elegan, memberikan pelajaran politik dengan cara mengakui dan menjelaskan kekalahan. Kemudian memberikan kebebasan kepada para konstituennya untuk menentukan pilihan terhadap capres disertai  pembekalan yang cukup. Memberi pernyataan untuk tidak akan terlibat dalam kabinet (tidak mencari kursi) dan memilih menjadi oposisi murni, suatu bukti elegansi. Sedikit banyak, sikap semacam  ini memberikan nuansa kemurniaan bagi para petinggi partai, sekaligus keyakinan dan kebanggaan bagi para konstituennya. Dan sudah pasti akan menjadi pembelajaran etika yang terpuji bagi bangsa ini. Sudah terlalu lama kita tidak lagi menyaksikan sikap yang elegan dalam peta perpolitikan di bumi tercinta ini. 

 

Kalah, itu biasa. Apalagi kalah di arena politik. Tapi jangan memalukan. Jangan kehilangan etika.  Malu, ahhh… Karena itu setiap politisi seharusnya menyadari risiko politik, dan bukan memanfaatkan ketidaktahuan konstituennya. Pembodohan terhadap konstituen hanya akan memperpanjang keterpurukan bangsa ini. Para petinggi politik yang kelak menjadi pejabat tinggi negara ini tidak akan pernah membawa perubahan tanpa peran serta rakyat. Dan untuk itu rakyat dituntut supaya cerdas dan memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap para pemimpin yang ada. Entah sampai kapan, tapi semoga kita bisa belajar.

 Akhirnya, semua itu berpulang pada Anda, yang katanya dikehendaki Yesus Kristus menjadi garam dan terang dunia. Masih asin-kah saudara, atau sudah tawar karena terlalu banyak tawar-menawar? Sudah terangkah saudara? Atau justru perlu untuk diterangi karena terbiasa gelap-gelapan. Karena itu jadilah cerdas, belajarlah agar tidak mengulangi kesalahan. Selamat memilih presiden dan jangan lagi menjadi korban gosip (ocehan atau SMS gelap tak bertuan).***             

Lihat juga

jQuery Slider

Komentar


Group

Top