ISLAH

Penulis : Dr Victor Silaen | Fri, 28 August 2015 - 15:07 | Dilihat : 1041
9678404174323122014golkarpecah.jpg

(www.victorsilaen.com)

ISLAH berasal dari Bahasa Arab. Dalam perspektif Al-Qur’an, islah mengandung dua makna: manfaat dan keserasian serta terhindar dari kerusakan. Jadi, ketika ada pertikaian atau perselisihan, maka di sanalah islah ditawarkan. Ada perjanjian dan kesepakatan untuk mencapai perdamaian dan persatuan kembali. Untuk itu niscaya terjadi proses, yang disebut mediasi. Di sanalah mediator berperan besar untuk mendamaikan dan memperstaukan kembali pihak-pihak yang sebelumnya berseteru.
Sulitkah prosesnya berjalan sampai akhir? Rasanya tidak, karena setiap orang pada umumnya memiliki niat baik dan bernalar sehat. Maksudnya, orang-orang akan berpikir seperti ini: sampai kapan kita akan terus-menerus bermusuhan? Adakah permusuhan yang berkepanjangan ini bermanfaat bagi kita? Dengan mudah kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu bukan? Apalagi dalam Islam diajarkan, seseorang tak boleh mendiamkan saudaranya lebih dari tiga malam. Kristen pun mengajar hal yang hampir sama: jangan simpan amarahmu hingga matahari terbenam.  
Bukankah atas dasar itu kita niscaya terdorong untuk saling bermaafan dan akhirnya berdamai? Memang, mungkin saja ada kendalanya, semisal gengsi dan keras-hati dari salah satu atau bahkan kedua belah pihak. Itulah sebabnya peran mediator sangat diperlukan.  Bagi kita pada umumnya, meminta maaf itu tidaklah sulit. Itu sebabnya kita sering berkata “maaf” dalam konteks-konteks sosial yang sebenarnya tak perlu meminta maaf. Saya suatu hari pernah mengirim pesan pendek kepada seorang teman muslim di saat Lebaran, dan saya antara lain mengucapkan “Mohon maaf lahir batin”. Tak disangka-sangka, teman saya itu membalas pesan pendek saya dengan menulis begini: “Tidak perlu minta maaf, karena Anda tak punya salah apa-apa kepada saya.” Hmm… saya tersenyum geli sendiri jadinya. Tapi dia benar, untuk apa meminta maaf kalau tak pernah berbuat salah?
Entahlah, bagi kita, bisa saja kebiasaan meminta maaf itu di satu sisi telah menjadi basa-basi pergaulan. Tapi bisa juga, seperti saya sebut tadi, karena kita sesungguhnya memiliki niat baik dan bernalar sehat. Kita tak suka bermusuhan. Jadi, kalau ada masalah dengan pihak lain, lebih baik saling bermaafan agar persoalan selesai dan hubungan kembali harmonis. Bahkan, bagi Kristen khususnya, kalau perlu saling membasuh kaki. Meneladani Yesus (Yoh 13: 1-8)? Indah sekali. Tapi,  mengapa setelah peristiwa saling-basuh-kaki itu kelak perselisihan terulang kembali?
Itulah yang pernah terjadi di tubuh Partai Damai Sejahtera (PDS). Kalau ada masalah, mereka lalu berupaya berdamai dan saling bermaafan. Puji Tuhan, mereka bahkan sanggup merendahkan diri meneladani Yesus dengan saling membasuh kaki. Namun, bukankah fakta bicara bahwa PDS telah berkali-kali terpecah, bahkan sampai sekarang?   
 Islah, dalam lingkup yang lebih luas dan konteks yang bersifat politik, kerap juga disebut rekonsiliasi. Intinya sama saja sebenarnya, namun rekonsiliasi lebih bersifat kolektif atau melibatkan kelompok-kelompok, bukan individu-individu.  Sulitlah prosesnya berjalan sampai akhir, hingga tercapainya perdamaian dan persatuan kembali? Dibilang gampang, nyatanya tidak juga. Karena di sini harus ada pengungkapan kebenaran secara tuntas, baru kemudian dilanjutkan dengan kesepakatan berdamai dan menjalin relasi baik yang berorientasi ke depan. Di dalam kesepakatan itu bisa saja ada perjanjian ini dan itu yang harus ditaati oleh kedua belah pihak. Jadi, ini memang lebih formal sifatnya dan peran mediator yang dipercaya oleh kedua belah pihak sangatlah penting.
Namun, mengamati dinamika politik di tanah air akhir-akhir ini, mengapa ada sedikitnya  dua partai politik yang telah berkonflik cukup panjang dan tak kunjung berdamai hingga kini? Sebutlah Partai Golkar yang terbelah menjadi dua kubu, Aburizal Bakri (ARB) dan Agung Laksono (Agung), juga Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang terpecah dua pihak, Djan Faridz (Djan) dan Romahurmuziy (Romy)?
Telah berbulan-bulan mereka bertikai, bahkan sampai terjadi saling rebutan markas partai. Telah berkali-kali pula mereka menggelar pertemuan bersama, yang memberi kesempatan kepada masing-masing pihak untuk saling berangkulan dan bermaafan. Namun, mengapa rekonsiliasi yang sejati itu tak juga tercapai?
Jumat siang, 22 Mei lalu, dimediasi oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla yang juga mantan Ketua Umum Partai Golkar, kubu ARB dan kubu Agung bertemu dan melakukan islah parsial. Apa pula maksudnya ini? Ternyata, islah tersebut bersifat non-permanen: hanya untuk kepentingan mengikuti pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak akhir tahun ini. Dengan kata lain, setelah pilkada usai, konflik terbuka untuk dilanjutkan kembali. Karena, persoalan mendasar di internal partai belum diselesaikan. Menurut salah seorang pengurus Golkar, kubu ARB lupa bila persoalan mendasar di Partai Golkar adalah Ical (sapaan ARB) dan kroni-kroninya, baik perilaku, tindakan-tindakan dan langkah-langkah politiknya yang selama ini telah memporak-porandakan partai berlambang pohon beringin tersebut. Kubu Ical tidak mengindahkan Mahkamah Partai Golkar (MPG) yang telah membuat keputusan bersifat rekonsiliatif. Karena dalam diktumnya mengamanatkan untuk mengakomodir kepengurusan hasil Munas Bali dengan kriteria Prestasi, Dedikasi, Loyalitas dan Tidak Tercela (PDLT). Selain itu, MPG juga memerintahkan untuk memulihkan hak-hak para kader yang telah dipecat oleh Ical.
Bagi partai politik, ajang pilkada nemang sangat penting. Itu sumber amunisi agar dapat terus bergerak lincah ke depan. Boleh dibantah, tapi begitulah realitasnya. Sebab partai tak lagi bergantung pada sumber iuran anggota. Maka, sumber penghidupan partai adalah surat rekomendasi bagi calon pemimpin yang ingin maju dan dukungan para cukong demi tetap berdenyutnya urat nadi. Bagaimana dengan PPP? Ketiadaan tokoh menyebabkan islah antara dua kubu yang berpolemik di partai bernafaskan Islam ini menjadi sulit terwujud. Maka, sejak berbulan-bulan silam partai ini mengalami dualisme kepemimpinan antara Romy yang terpilih sebagai ketua umum versi Muktamar Surabaya dan Djan sebagai ketua umum versi Muktamar Jakarta. Romy ngotot karena merasa kubunyalah yang legitimate, berdasarkan  pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Kubu Djan setali tiga uang, itu sebabnya bersama dengan ketua umum sebelumnya, Suryadharma Ali (SDA), mereka menggugat Romy ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Dan mereka menang, karena PTUN Jakarta dalam putusannya membatalkan SK Menteri Hukum dan HAM. Atas putusan tersebut Menkum HAM dan kubu Romy mengajukan banding ke PTUN. Romy memperkirakan, keputusan final dan mengikat untuk penyelesaian kisruh internal partai mereka baru akan selesai sekitar 1-2 tahun lagi.
Lantas, bagaimana dengan ajang pilkada yang terpampang di depan mata? Akan ikutkah partai agama ini berpartisipasi? Kalau ikut, calon dari kubu mana yang akan diterima pendaftarannya di Komisi Pemilihan Umum (KPU)? Apakah mereka juga akan meniru langkah pragmatis Golkar, berdamai untuk sementara saja? Itulah dan begitulah politik dalam realitasnya. Banyak hal serbamungkin dicapai, yang bagi kita mungkin sangat mengherankan, seperti islah non-permanen itu. Namun, tak berarti segala-galanya menjadi mungkin dan dapat diwujudkan. Contohnya ya itu tadi: islah permanen, atau mungkin lebih baik menyebutnya islah sejati. Mengapa tidak mungkin? Karena, ini lebih dari sekedar saling bermaafan. Yang terpenting, dan yang paling sulit dijawab adalah: siapa yang mendapatkan kekuasaan terbesar itu? Lebih gamblang lagi: siapa yang menjadi ketua umum? “Kalau saya, mari kita berdamai. Tapi kalau Anda, tunggu dulu…”  Begitulah, maka tak heran kalau sempat mencuat usulan dari kubu Agung agar islah non-permanen di tubuh Partai Golkar itu dibatalkan.  Sebab, mereka menilai kubu ARB tidak memiliki keihklasan, terutama setelah peristiwa penyerangan ke Kantor DPP Partai Golkar, 8 Juni lalu. Kendati begitu herannya mereka tetap optimistik bahwa Golkar bisa ikut Pilkada serentak pada 9 Desember mendatang. Sebab menurut mereka, KPU hanya bisa mengakui parpol yang memiliki SK Kementerian Hukum dan HAM.
Sementara di PPP, kubu Romy tetap membuka pintu islah untuk kubu Djan. Bahkan Romy siap menawarkan jabatan apa saja terhadap PPP hasil Muktamar Jakarta, kecuali posisi ketua umum dan sekjen. “Sudah kami tawarkan (islah), serta jabatan apapun selain ketua umum dan sekjen,” demikian penjelasan Romy dalam siaran persnya, 1 Juni lalu. “Janganlah paksakan diri untuk menduduki jabatan yang bukan haknya. Kasihanilah konstituen partai dan ulama kita. Jangan korbankan masa depan partai ini karena menuruti ambisi pribadi,” ujar Romy. Tidakkah dia pernah menyadari bahwa kubu Djan juga mungkin memikirkan hal yang sama? Ke depan, akankah Partai Golkar dan PPP melahirkan partai-partai baru? Kita tunggu dan lihat saja. Sekali lagi, persoalan utamanya bukanlah saling bermafaan, melainkan kekuasaan terbesar.

Lihat juga

jQuery Slider

Komentar

Top