Mulailah Dengan Membangun Hubungan Harmonis

Thu, 3 January 2013 - 15:37 | Dilihat : 951
Mulailah dengan Membangun Hubungan Harmonis.JPG

Gangguan terhadap gereja sering dilatari oleh tidak harmonisnya hubungan gereja dengan masyarakat setempat. Juga oleh ketidaktegasan pemerintah setempat karena kalkulasi politis. Bagaimana mengatasinya?

KEMBALI ke tahun 1960-an. Seorang mahasiswa kulit hitam ingin berkuliah di salah satu Universitas di wilayah Missisipi. Tapi rektor Perguruan Tinggi tersebut, masyarakat dan juga gubernur di wilayah itu tetap menolaknya, meski Mahkamah Agung telah memenangkan gugatan pria kulit hitam itu. Dan demi hak seorang warga kulit hitam, Presiden John F. Kennedy langsung menelpon gubernur dan rektor yang melarang. “Kalau kamu tidak mengijinkan dia kuliah, saya akan kirim garda nasional untuk menjamin bahwa mahasiswa itu bisa kuliah,” katanya tegas.

Tahun 2010, peristiwa mirip terulang lagi.

Kali ini, aktornya adalah Obama. Meski mendapat tantangan besar dari konstituennya, ia tetap bersiteguh untuk mengijinkan umat muslim Amerika untuk mendirikan masjid di dekat Ground Zero. “Ini adalah Amerika Serikat, dan komitmen kami pada kebebasan beragama tak tergoyahkan,” tegasnya.

Kedua peristiwa itu, menurut Y. Deddy A. Madong, SH, seharusnya menjadi juga inspirasi dasar bagi pemerintah Indonesia, juga pejabat-pejabat di bawahnya dalam menjalankan tugas-tugasnya.

 “Seperti Obama dan Kennedy, mereka harus lebih mementingkan konstitusi dibanding konstituen. Konstusi harus menjadi dasar pengambilan keputusan dan tindakan, bukan dukungan politik semata,” tegas Sekjen DPP ELHAM (Lembaga Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia) ini.  Yang terjadi di Indonesia selama ini, malah sebaliknya.  Dalam kemelut pendirian gereja misalnya, kerapkali pemerintah lebih mendengarkan konstituen, dibanding ketaatan pada hukum. “Karena desakan konstituen, akhirnya gereja ditutup, dilarang. Proses untuk mengajukan perijinan dan segalanya itu dihalang-halangi,” terangnya.

Mementingkan konstituen ketimbang menaati hukum, memang sudah jamak. Seperti dikatakan Theofilus Bela, banyak walikota dan bupati ingin mencari popularitas murahan dengan menggenjet gereja dengan harapan mendapat dukungan dari para Ustadz radikal setempat dalam Pemilukada yang berikut. “Ini jelas  sekali terlihat pada bupati Bogor dari PPP yang berkongkalikong dengan para ustadz radikal setempat dengan menyegel tempat kebaktian Paroki Umat Katolik Santo Johannes Baptista di Parung baru-baru ini.  Bupati ini berniat maju lagi dalam pemilukada yang berikut awal tahun depan,” ia mencontohkan.

Hal mirip terjadi dalam kasus GKI Yasmin. Di mana Walikota nekat melawan putusan Mahkamah Agung karena dukungan massa. “Bupati Bekasi yang lama dari PKS juga menjalankan strategi yang sama tapi ternyata kalah dalam Pemilukada baru-baru ini.  Masih ada bupati di Riau atau di Bengkulu yang juga sengaja menutup gereja-gereja dengan harapan mendapat popularitas murahan dari kelompok mayoritas setempat,” tambahnya.

Bangun kepercayaan

Di lain pihak, demikian Deddy, umat kristiani juga perlu melakukan introspeksi dan kritik diri, juga dalam kaitan dengan pendirian gereja.

Salah satu kekurangan dari pihak gereja adalah tidak mengenal lingkungannya. “Pendekatan sosial gereja pada masyarakat setempat harus baik. Gereja harus merebut kepercayaan atau trust dari masyarakat. Bila trust itu sudah ada, maka soal perijinan itu bukan lagi menjadi masalah sulit,” kata pria yang bersama lembaganya sering memediasi dan mengadvokasi gereja-gereja yang mendapatkan gangguan dan kesulitan mendapatkan IMB ini.

Membangun kepercayaan, kata Deddy, tidak bisa instan.

Tidak bisa datang ke satu lingkungan, lalu dua bulan kemudian bangun gereja. “Bangun dulu hubungan baik dengan masyarakat sekitar. Ketika kamu bangun hubungan baik dengan lingkungan, maka dari sisi sosial, dari sudut psikologi, masyarakat itu akan percaya sama kamu. Apalagi kalau  kamu jadi berkat disitu. Dan ketika ada masalah, mereka malah yang akan menolong dan melindungi kamu,”  terang Deddy yang juga Ketua Komisi Hukum dan HAM PP PGLII ini.

Melek aturan perundangan

Selain membangun kepercayaan, gereja – terutama para pemimpinnya – harus melek hukum dan perundang-undangan yang berlaku, terutama dalam hal perijinan gereja. Banyak lembaga memang telah melakukan pelatihan untuk  pencerahan hukum bagi aktivis gereja. ELHAM misalnya sudah sering melakukannya. “Kita buat Diklat supaya para pendeta dan aktivis mendapatkan wawasan tentang perundang-undangan. Ada UU tentang HAM, Perber, UU Tentang Bangunan,dll dan kita lakukan simulasinya juga,” kata Deddy.

       ?Paul Makugoru

Lihat juga

jQuery Slider

Komentar

Top