Gangguan Terhadap Gereja Naik 13 Persen

Thu, 3 January 2013 - 15:48 | Dilihat : 2118
Gangguan, Gereja.jpg

Dibanding tahun 2011, gangguan terhadap rumah ibadah kristiani naik 13 prosen. Ketidaktegasan pemerintah dan gerilya kelompok radikal ditengarai jadi penyebab.

MESKI tinggal sebulan lagi, angka gangguan terhadap rumah ibadah kristiani sudah  jauh melewati tahun silam. Seperti dilaporkan FKKJ (Forum Komunikasi Kristiani Jakarta), per November 2012, tercatat 72 gereja yang telah diganggu. Bentuk gangguannya bertingkat, mulai dari ancaman penutupan, sampai perusakan dan penutupan.
Di tahun 2011, data dari FKKJ menunjuk angka 64 kasus. “Jadi terdapat peningkatan sebanyak 13 %. Ini menunjukkan bahwa tensi gangguan terhadap gereja-gereja sedang meningkat saat ini,” kata Ketua Umum FKKJ Theofilus Bela, M.Sc.
Sebagai pembanding, ia memaparkan angka penutupan gereja selama enam tahun terakhir. Di tahun 2007, ada 100 buah gereja yang diganggu. Tahun 2008 menurun menjadi 40 kasus. Makin turun lagi di tahun 2009, hanya 8 buah gereja. Tapi di tahun 2010, melompat lagi menjadi 47 kasus dan tahun berikutnya 64 kasus. Tahun 2012, hingga November mencapai 72 kasus.
Mendeskripsikan gangguan sebagai ancaman terhadap gereja atau gangguan terhadap gereja, penutupan, perusakan, dan pembakaran gereja-gereja, Theo menyebutkan daerah Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Aceh sebagai penyumpang angka terbanyak dari gangguan itu.
 
Masih Jawa Barat
Secara lebih luas, Setara Institute melaporkan, dalam kurun waktu Januari hingga September 2012, telah 214 peristiwa dalam 315 tindakan pelanggaran kebebasan beragama dan atau berkeyakinan. Paling banyak terjadi di bulan Mei (35 kasus), lalu Agustus (32 kasus), September (28 kasus), Maret (26 kasus), April (24 kasus), Januari dan Juni (masing-masing 22 kasus), Juli (15 kasus) dan Pebruari (10 kasus).
Bentuk-bentuk pelanggaran kebebasan beragama dan atau berkeyakinan yang tersebut meliputi antara lain pelarangan ibadah, pelarangan pendirian rumah ibadah, pemaksaan keyakinan, pemaksaan pindah keyakinan, pembiaran, pembongkaran paksa rumah ibadah, penyegelan rumah ibadah dan lain-lainnya.
Jawa Barat menduduki posisi tertinggi  dalam pelanggaran kebebasan beragama (66 kasus). Menyusul Jawa Timur (35 kasus), Aceh (25 kasus), Jawa Tengah (22 kasus), Sulawesi Selatan (13 kasus), Jakarta (9 kasus), DI Yogyakarta (7 kasus), Sumatera Utara (6 kasus), dan lain-lainnya.
Khusus pelanggaran terhadap gereja, dalam laporan tengah tahunnya (Januari hingga Juni 2012), Setara Institute melaporkan, telah terjadi 39 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama terhadap umat kristen, terutama dalam kaitan dengan pendirian rumah ibadah atau gereja.
 
Tidak tegas
Theo menegaskan bahwa Presiden Megawati Soekarnoputri lebih tegas melindungi kaum minoritas di negeri ini dibanding Presiden Susilo Bambang Yodhoyono. “Pada saat Megawati jadi presiden terjadi sebuah gangguan kecil tehadap sebuah gereja di Tangerang dan waktu itu langsung Ibu Presiden  mengirim Mentei Agama ke lokasi dan membereskan kasus tersebut. Kalau sekarang ada kasus Gereja GKI Yasmin Bogor dan HKBP Filadelfia di Bekasi yang terkatung-katung hingga saat ini,” jelasnya.
Terkesan, SBY takut memberi instruksi yang tegas kepada Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri untuk membereskan kasus-kasus tersebut. “Saya sudah sering mengatakan didepan umum bahwa kalau ada gereja yang diganggu Presiden SBY hanya tidur saja,” tegas Theo. Theo mengutip Prof  Jimly Asshiddiqie, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi,  yang mengatakan bahwa sikap SBY demikian karena ingin mendapatkan popularitas murahan dari kelompok yang disebut mayoritas di negeri ini. “Selama pemerintahan SBY, sudah ada 422 buah gereja yang diganggu atau rata-rata lebih dari 4 gereja per bulan. Ini tentu jauh diatas angka gangguan pada masa pemerintahan Megawati yang hanya mencapai angka rata-rata 2,7 gereja per bulan,” jelas Theo.
 
Perhatian internasional
Penindasan kebebasan agama – terutama yang menimpa kelompok minoritas – terang saja mendapat perhatian internasional. Saat berkunjung ke Jakarta, Komisioner Tinggi HAM PBB Nonya Navi Pillay dengan tegas menuntut pemerintah agar segera membereskan kasus-kasus yang mengganggu kaum minoritas. Dalam kunjungannya itu, ia sempat bertemu dengan kelompok minoritas yang dilanggar HAM beribadahnya seperti GKI Yasmin, HKBP Filadelfia, Ahmadiyah dan Syiah.
Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton, dalam kunjungannya beberapa waktu lalu, juga mendesak agar segera membereskan kasus-kasus yang menggangu kaum minoritas di Indonesia. Lagi, setiap tahun, dalam Sidang HAM PBB di Jenewa, Pemerintah Indonesia menjadi bulan-bulanan karena dicecar negara-negara Barat untuk segera bertindak melidungi kelompok minoritas yang diganggu.
Ketika perhatian pemerintah terhadap pelanggaran kebebasan beragama nyaris tak terlihat, demikian Theo, kita perlu memobilisir dukungan dunia internasional agar menggencet Pemerintah Indonesia supaya segera membereskan kasus-kasus gangguan terhadap kelompok-kelompok minoritas di Indonesia.  “Pemerintah kita sekarang ini seperti tidak mengetahui bahwa tugas utama pemerintah ialah melindungi semua warga negara dan tumpah darah Indonesia, tanpa membeda-bedakan apakah mayoritas atau minoritas,” tegas Theo.
Paul/Andreas Pamakayo

Lihat juga

Komentar

Top