Masalah Hutang Dan Surat Sanggup

Penulis : Dr An An Sylviana | Wed, 4 November 2015 - 10:33 | Dilihat : 1606
3dshackleddebt.jpg

Bp. Pengasuh yang terhormat,

Saya dan kawan-kawan sudah kehabisan akal menghadapi rekan bisnis yang satu ini. Segala cara sudah kami lakukan agar dia mau melunasi hutang-hutangnya kepada kami, tetapi janji tinggal janji. Terakhir dia sudah membuat Surat Sanggup (Promissory Note), tetapi sampai dengan jatuh tempo tetap saja dia menghindar untuk membayar hutang-hutangnya tersebut. Langkah hukum apa saja yang seharusnya saya lakukan.

Terima kasih
Akhmad – Jakarta

Sdr. Akhmad yang terkasih,

Ada tiga langkah hukum  yang dapat saudara pilih untuk dilakukan yaitu a.  “Gugatan Perdata Wanprestasi”; b. “Permohonan Kepailitan” atau; c. “Permohonan PKPU”.
Pertama,  “GUGATAN PERDATA WANPRESTASI” yaitu suatu keadaan di mana salah satu pihak dinyatakan lalai memenuhi kewajibannya untuk melakukan suatu prestasi sebagaimana diperjanjikan. Wanprestasi ini dapat berupa: a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya ; b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan ; c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat ; d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Dalam wanprestasi, tidak diharuskan adanya minimal dua orang kreditor. Satu orang kreditor saja sudah cukup untuk mengajukan gugatan atas dasar wanprestasi.
Upaya hukum ini akan memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit, karena proses yang harus dilalui sangat panjang  yaitu : (1) Proses ditingkat Pertama (Pengadilan Negeri) yang dapat memakan waktu 1 tahun atau lebih ; (2) Proses ditingkat Banding (Pengadilan Tinggi) yang dapat memakan waktu yang sama (tergantung banyaknya kasus yang ditangani) ; (3) Proses ditingkat Kasasi (Mahkamah Agung) yang dapat memakan waktu yang sama (tergantung banyaknya kasus yang ditangani) ; (4) Proses ditingkat Peninjauan Kembali (Mahkamah Agung) yang dapat memakan waktu yang sama (tergantung banyaknya kasus yang ditangani). Selanjutnya setelah kasus tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkrach) maka pelaksanaan putusan tersebut baru bisa dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri, baik secara sukarela maupun secara paksa yaitu berupa penjualan barang-barang yang dijaminkan melalui LELANG terbuka.
Kedua, “PERMOHONAN KEPAILITAN” yaitu permohonan yang diajukan oleh Kreditor terhadap Debitor dalam bentuk sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
Adapun syarat diajukannya gugatan kepailitan tersebut adalah: 1. Ada dua atau lebih kreditor. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan "Kreditor" di sini mencakup baik kreditor konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen ; 2. Ada utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Artinya adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase ; dan 3. Kedua hal tersebut (adanya dua atau lebih kreditor dan adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih) dapat dibuktikan secara sederhana.
Permohonan pernyataan pailit ini diajukan kepada Pengadilan Niaga. Setelah adanya putusan yang menyatakan jatuhnya pailit, maka debitur kehilangan haknya untuk melakukan penguasaan dan pengurusan terhadap harta kekayaannya. Selanjutnya pengurusan harta kekayaan debitur pailit dan pemberesan segala utangnya akan dilakukan oleh seorang Kurator yang ditunjuk oleh Pengadilan. Jadi, dalam kepailitan, tidak hanya utang pemohon saja yang akan dibayarkan, melainkan seluruh utang-utang orang yang dinyatakan pailit tersebut, kepada semua pihak. Pembayaran utang tersebut dibedakan berdasarkan jenis piutangnya, yaitu apakah ia termasuk utang yang dijamin dengan jaminan kebendaan, ataukah utang yang diistimewakan, atau utang biasa.
Ketiga, “PERMOHONAN PKPU” yaitu sebuah cara yang digunakan oleh debitur maupun kreditur dalam hal debitur atau kreditur menilai debitur tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat lagi melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dengan maksud agar tercapai rencana perdamaian (meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditur) antara debitur dan kreditur agar debitur tidak perlu dipailitkan.  Dengan demikian penundaan pembayaran utang (Suspension of Payment atau Surseance van Betaling) adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga di mana dalam masa tersebut kepada pihak kreditur dan debitur diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utangnya tersebut. Dalam hal terdapat “PERMOHONAN PKPU” dan “PERMOHONAN KEPAILITAN”, yang diajukan oleh Kreditur yang berbeda dalam waktu yang bersamaan, maka  “PERMOHONAN PKPU” didahulukan daripada “PERMOHONAN KEPAILITAN”.
Berdasarkan pengertian tentang kepailitan dan PKPU di atas, dapat kita simpulkan bahwa dalam kepailitan, harta debitur akan digunakan untuk membayar semua utang-utangnya yang sudah dicocokkan, sedangkan dalam PKPU, harta debitur akan dikelola sehingga menghasilkan dan dapat digunakan untuk membayar utang-utang debitur. Untuk itu kami menyarankan agar saudara dapat mengambil langkah hukum lanjutan yaitu dengan mengajukan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang), demikian dengan pertimbangan waktu yang diperlukan untuk proses PKPU sangat singkat yaitu hanya 20 hari terhitung sejak Permohonan PKPU di daftarkan. Apa lagi bukti yang diajukan berupa Surat Sanggup (Promissory Note) yang sulit dibantah kebenarannya.

Demikian penjelasan dari kami semoga bermanfaat.

Lihat juga

jQuery Slider

Komentar

Top