Pendeta Lipiyus Biniluk. S.Th Bukan Soal Kerukunan, Tapi Soal Kesejahteraan

Penulis : * | Wed, 4 November 2015 - 10:43 | Dilihat : 1209
pdt-lipiyus-biniluk-sth-komisa.jpg

Pendeta Lipiyus Biniluk yang merupakan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Papua mengatakan, jauh sebelum insiden yang terjadi di Tolikara hubungan antara umat Muslim dan Kristen di Papua selama ini, berjalan sangat baik. Lipiyus yang juga komisaris Bank Papua itu menyebutkan bahwa, selama sekitar 50 tahun Papua bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), belum pernah ada konflik antar umat beragama. Menurut Lipiyus, insiden Tolikara yang terjadi pada 17 Juli lalu, hanya karena persoalan salah komunikasi saja. Ia menegaskan, tidak ada warga Tolikara yang membakar mushala yang ada mushala tersebut terbakar akibat dari kesalahpahaman komunikasi di lapangan. Ia menyesalkan media massa dengan pemberitaannya cenderung memperkeruh suasana.
Pendeta yang juga aktif di organisasi Persatuan Gereja-gereja dan Lembaga Injili Indonesia (PGLII) ini menyoroti pula perihal kehidupan masyarakat dan lingkungan hidup di Papua. Berdasarkan data dari Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan II 2015 tercatat Papua hanya sebesar 2,21 persen, hal ini termasuk lambat jika dibandingkan dengan Provinsi lain di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang lambat ikut menentukan kesejahteraan masyarakatnya juga. Banyak kalangan mengatakan bahwa perekonomian di wilayah Papua, seringkali lebih dikuasai para pendatang dibandingkan warga asli Papua, hal ini menimbulkan kecemburuan sosial yang kemudian memicu banyak kasus kericuhan di antara masyarakat di Papua. Selain itu, penanganan aparat penegak hukum terhadap pelbagai persoalan yang terjadi, cenderung dilakukan tanpa upaya pencegahan terlebih dahulu yang berakhir dengan cara kekerasan dibanding menyelesaikannya dengan cara berdialog untuk menyamakan pendapat. 70 tahun sudah Indonesia merdeka, namun di mata Pendeta Lipiyus Biniluk yang merupakan orang asli Papua, pembangunan dan kesejahteraan di Wilayah Papua masih di luar dari harapan masyarakatnya. Berikut ini perbincangan lengkap Reformata dengan Pendeta Lipiyus Biniluk yang dilakukan via telepon (19/08), terkait perkembangan hubungan antar agama dan kesejahteraan Papua saat ini. 

Bagaimana keadaan secara keseluruhan mengenai kerukunan umat beragama di Papua pasca-insiden Tolikara saat ini?

Di Papua itu sebelum dan sesudah kejadian di Tolikara, keadanya tetap aman dan tidak ada masalah mengenai kerukunan umat beragama. Terkait insiden di Tolikara, itu bukanlah insiden soal agama tapi hanya salah pengertian saja dan komunikasi antar pemimpin tidak jalan, dan pada akhirnya terjadi seperti itu. Saat ini Papua sudah aman dan terkendali jadi tidak ada masalah lagi mengenai hal tersebut, tidak ada lagi persoalan antar umat beragama di Papua karena permasalahan kemarin sudah diselesaikan.  

Menurut anda apakah pemerintah sudah tepat dan adil dalam mengambil kebijakan terkait pemulihan keadaaan di Tolikara?

Menurut saya, pemerintah cukup adil dalam menyelesaikan masalah. Berbicara ketidakadilan itu, yang tidak adil adalah media massa. Media massa hanya membesar-besarkan berita mengenai kebakaran mushala padahal mushala itu bukan dibakar tapi terbakar, dua kata dibakar dan terbakar itu beda makna dan akhirnya  keadaan semakin simpang siur karena media massa memberitakannya tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Media massa hanya menyoroti soal kebakaran itu, sedangkan ada orang yang jadi korban akibat insiden itu tidak mendapat sorotan dengan porsi yang sama, baik itu korban nyawa maupun korban yang terkena tembakan. Hal ini tentu tidak adil dan sepihak saja. Saya heran, mushala barang mati kok malah dibicarakan lebih banyak, lagipula itu kan terbakar bukan dibakar. Pemerintah daerah Papua dalam hal pemulihan pasca kericuhan tersebut sudah adil dan tepat.

Bagaimana perkembangan umat beragama di Papua, baik itu pemeluknya maupun sarana dan prasarananya?

Sarana dan prasarana agama di Papua berkembang begitu cepat dan dengan bebasnya. Mereka bebas membangun Masjid dan Mushola dimana-mana, walau hanya ada 5 orang saja sudah bisa membangun sarana dan prasarana untuk beribadah. Membangun sarana dan prasarana beribadah itu bebas di Papua yang penting ada uang, tanpa izin dari warga setempat sudah bisa membangun rumah ibadah.

Apa benar sudah ada pembagian wilayah dalam penyebaran agama, seperti wilayah di pegunungan untuk penginjilan dan wilayah di pesisir untuk agama yang lain, jika memang benar bisa anda jelaskan hal tersebut?

Bukan penyebaran agama tapi soal denominasi gereja tertentu. Secara tidak tertulis dan hanya sekedar tersirat saja, memang ada pembagian untuk wilayah-wilayah tertentu di Papua, hanya saja pembagian tersebut dilakukan oleh denominasi-denominasi gereja tertentu. Setiap Kabupaten dan Kota di Papua itu memang jemaatnya sudah menjadi denominasi dari gereja tertentu, jadi secara otomatis banyak orang yang kemudian menganggap wilayah-wilayah tersebut sudah menjadi penyebaran dari ajaran gereja dengan denominasi tertentu. Hal ini bukanlah menjadi perjanjian yang baku dan tertulis, hanya sudah terjadi begitu saja.

70 tahun sudah Indonesia merdeka, sebagai masyarakat asli Papua bagaimana anda memaknai arti kemerdekaan itu?

Saya pikir orang Papua itu sampai saat ini belum dapat menikmati kemerdekaan itu yah, karena pembangunan keseluruhan belum terjamah sama sekali. Pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastrukturnya semuanya itu belum terjamah. Walau sudah 50 tahun lebih Papua bergabung dengan Indonesia, tidak satu pun hal itu dirasakan masyarakat Papua. Pemerintah Pusat itu seharusnya dapat membuat kebijakan yang lebih merakyat lagi untuk Papua, jangan seperti pemerintahan-pemerintahan sebelumnya yang begitu normatif hanya sekedar program, ngomong saja tanpa ada satupun yang bisa dirasakan masyarakat Papua. Pemerintah hanya mengutamakan pendekatan keamanan saja tanpa ada pendekatan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lain-lain yang lebih bermanfaat bagi masyarakat Papua. Saya harapkan, tulis ini! Saya harapkan Pemerintah Pusat dapat sungguh-sungguh dan sengaja membangun manusia Papua, sungguh-sungguh dan sengaja menjaga alam di Papua jangan hanya sekelompok orang, segelintir orang mereka sengaja merusak alam di Papua, hutan yang menghasilkan karbon positif untuk makhluk hidup di Papua rusak akibat kepentingan mereka sendiri. Tolong, pemerintah Indonesia menjaga hal ini, jangan turut merusak alam di Papua. Manusia Papua itu nilainya mahal, tolong dihargai dan dijaga, itu yang penting diketahui oleh Pemerintah Pusat agar kebijakan merakyat dapat diterapkan di Papua. Intinya Pemerintah Pusat saya harapkan lebih memperhatikan kesejahteraan masyarakat di Papua agar mereka dapat merasakan kehadiran pemerintah Indonesia dalam mensejahterakan Papua.
?Nick Irwan

Lihat juga

jQuery Slider

Komentar

Top