Nasib Gereja Di Negara Akal-akalan

Wed, 4 November 2015 - 10:53 | Dilihat : 1086

Tidak mungkin disangkal bahwa umat beragama “non-mayoritas” di negara ini banyak mengalami hambatan dalam menghayati hidup keberagamaan mereka. Di era Orde Baru, umat Kristen dipersulit dalam  membangun rumah ibadah karena harus mendapatkan “restu” terlebih dulu dari berbagai pihak. Yang menjadi pedoman saat itu adalah Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 01/Ber/MDN-MAG/1969 tentang “Pelaksanaan tugas aparatur pemerintah dalam menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pembangunan dan ibadat agama oleh pemeluk-pemeluknya” (selanjutnya disebut SKB 1969). Dalam pelaksanaannya, SKB 1969 itu kerap menimbulkan kesulitan, khususnya bagi gereja-gereja. Akar persoalannya, terutama, karena isi Pasal 4 SKB tersebut tidak disertai Petunjuk Pelaksanaan yang jelas, sehingga membuka kemungkinan interpretasi yang beragam dan justru makin mempersulit izin pembangunan gereja. Pasal 4 ayat (2) dan (3) menyatakan bahwa Kepala Daerah (pejabat) memberikan izin setelah mempertimbangkan pendapat Kepala Perwakilan Departemen Agama setempat, planologi, kondisi dan keadaan setempat; bahkan jika dianggap perlu dapat diminta pendapat dari organisasi-organisasi keagamaan dan ulama/rohaniwan setempat.
Di era itu, pejabat pemerintah sulit memberikan izin pembangunan rumah ibadah karena, pertama, pejabat yang berwenang kerap tak mampu memerankan diri sebagai pejabat pemerintah dengan visi kenegaraan yang memadai sehingga bersedia mengayomi warga negara serta membantu perizinan pembangunan rumah ibadah; tapi lebih berfungsi sebagai pejabat beragama tertentu dan sebab itu memihak ke suatu kelompok agama tertentu. Pejabat yang berwenang kerap tak mampu bersikap objektif dan bertindak arif dalam pemberian izin, karena sikapnya amat ditentukan oleh sejumlah tanda tangan dari perorangan/organisasi yang digunakan sebagai syarat. .
Kedua, pejabat setempat sering membuat persyaratan lokal (jumlah pemeluk agama, radius dari rumah ibadah agama lain, jumlah rumah ibadah sejenis yang telah ada), yang lebih berat dari isi SKB itu sendiri. Persyaratan lokal yang dimaksud dalam butir b di atas, contohnya adalah: 1) Instruksi Gubernur Jabar No. 28 Tahun 1990, yang menetapkan antara lain plafon 40 KK (Kepala Keluarga) untuk bisa memperoleh izin pembangunan; 2) Keputusan Wali Kota Kodya Palembang No. 11/1990, yang antara lain mensyaratkan penelitian lapangan bagi pejabat pemda untuk mengecek apakah di lokasi pembangunan ada tempat peribadatan lain, atau tempat peribadatan sejenis, fasilitas hiburan.
Terkait itu PGI telah beberapa kali meminta pemerintah agar SKB itu dicabut/ditinjau kembali karena tidak dapat menjamin kemerdekaan beragama sesuai Pasal 29 UUD 1945, dan bahkan dapat membahayakan kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia (Memorandum DGI/KWI, 10 Oktober 1969, Keputusan-keputusan MPL SR PGI, Surat kepada Presiden Soeharto, 4 April 1996, Surat kepada Presiden Habibie, 24 Juni 1998, dan permintaan kepada berbagai pejabat/lembaga).
Warga gereja pun mencari jalan dengan menyelenggarakan ibadah di rumah tinggal, di ruko (rumah toko), di mal-mal maupun di hotel-hotel. Tapi kemudian Mendagri mengeluarkan Surat Kawat No. 264/KWT/DITPUM/DV/1975, yang menyatakan agar rumah tinggal tidak difungsikan sebagai gereja. Namun, karena ada kesalahan interpretasi terhadap isi Surat Kawat itu, maka pernyataan itu ditegaskan lagi melalui Surat Kawat No. 933/KWT/SOSPOL/DV/XI/1975 yang menyatakan bahwa “yang berkumpulnya orang Kristen/Katolik dalam satu rumah tinggal, sedangkan berkumpulnya orang Kristen/Katolik dalam satu rumah dengan kegiatan kekeluargaan tidak pernah dilarang”.
Alhasil, itulah yang kemudian dijadikan strategi oleh umat Kristen untuk dapat menggunakan sebuah tempat sebagai rumah ibadah. Prinsipnya, tempat itu agak tertutup dan relatif jauh jaraknya dari pemukiman warga. Itulah jalan keluar “akal-akalan” agar tetap survive menjalani hidup keberagamaan.
Sekarang, dengan munculnya Perber 2 Menteri Tahun 2006, tetap saja mengurus IMB masih sulit. Meski syarat-syaratnya (90 KTP pengguna rumah ibadah dan 60 KTP warga sekitar yang setuju rumah ibadah tersebut dibangun), serta rekomendasi dari beberapa pihak pemerintah dan FKUB setempat dipenuhi, tetap saja IMB tak kunjung diberikan.  Maka, sudah sejak lama Kristen pun suka main “akal-akalan”. Buat saja “gereja” di ruko, atau sewalah ruangan di mal atau hotel. Kalau ditanya, jawab saja: “Itu bukan gereja. Itu cuma kebaktian keluarga.” Toh, sekuriti setempat niscaya selalu siaga berjaga. Aman, kan?
         ? Tim Redaksi

Komentar

Top