Perber 2 Menteri Tahun 2006, Manfaat Atau Mudarat?

Penulis : * | Wed, 4 November 2015 - 10:59 | Dilihat : 1469
perber-2-menteri-tahun-2006-ma.jpg

Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kalimat ini adalah salah satu butir pada peraturan bersama antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 (Perber), yang mengatur mengenai tempat peribadatan. Pendirian rumah ibadat merupakan bagian dari hak setiap komunitas agama, namun seringkali terjadi kondisi ketidakharmonisan hubungan antar umat beragama yang disebabkan oleh perbedaan tafsiran terhadap Perber 2 Menteri Tahun 2006 itu, khususnya persoalan yang terkait dengan administrasi, pertimbangkan situasi sosiologis dan kondisi psikologis lingkungan umat beragama setempat.
Masalah yang sering muncul menyangkut rumah ibadat adalah soal proses pendirian yang belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku,  khususnya Perber Tahun 2006. Hal-hal yang berkaitan dengan ini misalnya permasalahan penggunaan gedung dan bangunan rumah penduduk yang dialihfungsikan sebagai rumah ibadat, jarak pendirian rumah ibadat yang terlalu dekat, masalah sengketa kepemilikan tanah rumah ibadat, sampai pada masalah dukungan penduduk sekitar yang disyaratkan oleh ketentuan peraturan. Maraknya penutupan tempat ibadah khususnya gereja, baik itu dilakukan oleh pemerintah setempat maupun oleh kelompok organisasi masyarakat yang mengatasnamakan mayoritas, belakangan ini membuat problematika tersendiri mengenai kebebasan setiap individu untuk menjalankan kepercayaan dan keyakinan terhadap agama yang dianutnya, terlebih penutupan tempat dimana setiap individu biasanya melakukan perintah agama tersebut tidak sedikit yang berujung pada kericuhan hingga tindakan kekerasan yang dialami oleh kelompok tertentu.
Peber 2 Menteri Tahun 2006 ini dimaksudkan untuk mengatur kerukunan umat beragama di Indonesia, namun pada prakteknya di lapangan tidak sedikit dari kelompok agama tertentu yang mengalami kerugian baik itu materil, psikis maupun nyawa. Sebagian kalangan kemudian menganggap bahwa Perber Tahun 2006 ini seperti tidak ada fungsinya, malah membuat kelompok minoritas semakin tersisih di negara yang bersemboyan Bhineka Tunggal Ika yang diambil dari buku/kitab Sutasoma ini. Polemik perdebatan mengenai manfaat dari Perber 2 Menteri Tahun 2006 bagi kelangsungan kerukunan umat beragama di Indonesia inilah yang kemudian kembali dikemukakan di tengah masyarakat terkait fungsi dan manfaat dari aturan yang mengatur pendirian tempat peribadatan bagi kelangsungan kerukunan umat beragama di negara berdasarkan Pancasila yang menjunjung tinggi agama ini.
Reformata kemudian menghimpun pendapat dari berbagai sumber terkait Perber 2 Menteri Tahun 2006 ini, khususnya mengenai peran aparatur negara guna menciptakan kerukunan umat beragama di Indonesia.
?Nick

*Nick Irwan

Lihat juga

jQuery Slider

Komentar

Top