Bapak Pendeta, melihat situasi dan kondisi saat ini. Saya ingin bertanya:
1.Apa Peran agama dalam membentuk kebijakan publik?
2.Isu-isu sosial-politik terus menjadi bahan perdebatan sengit, termasuk masalah kebebasan beragama, toleransi. Bagaimana keyakinan memengaruhi tindakan politik?
Salam
Bertha, Bandung
JAWABAN
NKRI menyandang dirinya sebagai negara yang berbasis hukum sipil. Bukan negara agama yang berbasis kepada kepercayaan mayoritas agama tertentu di dalam negerinya. Jadi semua aktivitas kehidupan anak bangsa di dalam setiap aspek kehidupan diatur oleh peraturan perundang-undangan seperti yang diatur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Biasanya disebut dengan “trias politica” [pengaturan kekuasaan di bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif] yang perannya bisa sebagai rem/pengendali etis mengingat manusia itu rentan dan rapuh. Apalagi ketika kita mengetahui istilah “to err is human”nya Alexander Pope [seorang pujangga Inggris 1688-1744] bahwa membuat kesalahan adalah bagian insani yang natural dan tak terhindarkan. Begitu juga “power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely” nya Lord Acton yang bernama lengkap: John Dalberg-Acton, Baron Acton I [1834-1902] yang mengingatkan bahwa sering para penguasa itu menyalahgunakan kekuasaannya yang berdampak fatal.
Menjawab tantangan perihal peran agama dalam membentuk kebijakan publik di NKRI menjadi hal yang absurd jika pemangku agama yang berkarakter dan berkompeten tidak duduk di lembaga pembuat kebijakan [DPR/DPD]. Alternatifnya para pemimpin agama di negeri ini harus lebih dulu memelihara kehidupan yang berintegritas sekaligus mendidik para komunitasnya dengan “role model” yang benar dan karakter yang baik sesuai dengan nilai keagamaan yang dianutnya. Dengan jalan ini, para pemimpin – paling tidak – sudah memberikan pencerahan kepada sejumlah anggota komunitasnya untuk bagaimana mereka berperan yang patut di tengah masyarakat.
Sementara isu-isu politik menjadi bahan perdebatan sengit termasuk masalah kebebasan beragama,dan toleransi – sejatinya – memang sengaja dirawat oleh sekelompok orang yang radikal dan militan karena mereka lebih suka negeri ini berdasarkan suatu agama tertentu di NKRI yang begitu plural. Di pihak lain ada kelompok yang sengaja merawat isu kebebasan beragama dan toleransi yang berat sebelah/ tidak seimbang sebagai komoditas yang dapat menghasilkan keuntungan ganda [mendapat duit dan terus tercipta keresahan atas nama agama]. Selama situasi dan kondisi ini tidak ditindak tegas sesuai perundangan yang berlaku [bagi yang bersalah cukup berdamai sesaat yang “menyesatkan” dengan selembar pengakuan disertai meterai secukupnya]; maka kebebasan beragama dan hidup toleransi di NKRI adalah sebuah utopia!
Keyakinan agama yang eksklusif [khususnya pada penerapan lebih kepada penyeragaman budayanya ketimbang nilai-nilai agamanya] membuat masyarakatnya radikal dan militan karena hasratnya untuk merongrong pemerintahan yang sah demi terciptanya negara agama!
Jika anda membutuhkan konsultasi teologi,
silakan mengirim pertanyaan ke sekretariat yapama WA: 0811-8888-804
